Nenek Sariani, lansia fakir yang dicampakkan oleh wali nagari tampus damai dan Camat Lembah Melintang ? Pejabat tidak punya rasa kasihan ? Sungguh tega kalian ya. Ingat jabatanmu hanya sebentar di dunia ini.
Ujung gading| kawalbangsa.com----- Nenek kita ini bernama lengkap Sariani. Usianya sudah 74 tahun. Kondisi sakit sakitan. Hidup sebatang kara. Status miskin. Bahkan tergolong fakir. Tidak dapat bantuan apapun. Diduga tersingkir dan dilupakan pemerintahan nagari Tampus Damai, kec. Lembah Melintang, kab. Pasaman Barat, Sumbar. Alamatnya di Huta Nagodang, Nagari tampus damai.
Pada Sabtu sore (16/03), nenek renta ini mengadukan nasibnya sambil berurai air mata pada awak media kawalbangsa. Com, di gubuknya, di Huta Nagodang.
Untuk Bantuan Baznas sebanyak 15 orang fakir miskin perjorongpun nenek Sariani ini tidak juga dapat. Nenek Sariani tidak masuk dalam daftar yang dibuat Wali Nagari dan timnya itu. Yang dapat justru diduga orang dekat pak Wali saja. Sungguh kebijakan yang sangat tega dan kejam.
Menurut UUD 45 kaum miskin, fakir , jompo, merupakan kewajiban negara untuk menyantuninya.
"Semoga pak wali tampus damai ini tidak menjabat apapun lagi selama hidupnya. Masak jabatan digunakan untuk menyingkirkan nenek fakir yang renta. Terlalu itu. Tolong pecat pejabat Wali ini pak bupati. " Teriak warga marah- marah di depan awak media kawalbangsa. Com.
Pihak nagari tampus damai sudah dimintai oleh media kawalbangsa. Com, tentang nama- nama List 15 orang miskin yang akan dapat santunan dari Baznas untuk penerima zakat konsumtif perjorong tahun 2024 ini. Agar dianalisa apakah layak mendapat zakat. Namun sampai berita ini dirilis belum ada jawaban sama sekali.
Media kawalbangsa. Com akan terus mengejar kebijakan wali- wali nagari yang aneh dan tidak pro warga. Apalagi yang diduga tidak sesuai antara SPJ dengan realisasi.
Terkait korupsi uang negara dapat dijerat dengan UU tipikor No. 20 / 2021. Pelaku bisa dipenjara maximal 20 tahun.
Sebelumnya media kawalbangsa. Com sudah memintak resmi melalui surat, agar semua wali nagari yang sembilan, yang berada di kecamatan Lembah Melintang Pasbar ini, agar memberikan kopian SPJ tahun anggaran 2023 kepada kawalbangsa. Com. Tapi mereka mengaku dilarang oleh bapak Randi, kadis DPMN pemda Pasbar. Dengan alasan SPJ itu adalah rahasia negara. Sehingga menurut mereka, SPJ itu tidak boleh diberikan kepada media dan wartawan.
Padahal itu diduga hanya sebuah dalih untuk menghindari terbongkarnya dugaan korupsi massif pada anggaran nagari tahun 2023.
" Anggaran nagari tahun 2023 itu kami duga lebih 50 persen dibuat laporan fiktif, palsu, bohong. Diduga mereka korupsi berjamaah di dalam. Pihak wali juga sering tidak terbuka dan selalu bersembunyi dari kami. Jika jujur kenapa bersembunyi ? " Ungkap seorang anggota Bamus yang tidak mau diungkap identitasnya.
UU KIP nomor 14/2008 menjelaskan apa saja yang masuk kategori rahasia negara. Untuk SPJ wali nagari tidaklah masuk kategori rahasia negara. Sehingga mesti terbuka buat warga. Apalagi untuk wartawan dan media yang punya legalitas resmi.
Tapi kasus dugaan korupsi massal pada anggaran tahun 2023 ini akan terbongkar juga secara hukum. Cepat atau lambat. Tim khusus Elang Putih 55 personel dengan skil mumpuni sedang beroperasi dibidang terkait sesuai aturan. Tidak lama lagi. Insya Alloh. Karena kebusukan tidak akan bisa disembunyikan.
Sungguh jahat sekali. Orang fakir miskin ditelantarkan. Sedangkan anggaran nagari diduga dikorupsikan. Kebijakan ini sangat menyakitkan hati rakyat. []
Ditulis : Hamidan, SH
Disunting : Sopyan, SH, MH
0 comments:
Post a Comment