Lapangan Kerja dan Pengangguran: BUMNag Pilar Utama Pemberdayaan Masyarakat dan Pembukaan Lapangan Kerja di Pasaman Barat

Lapangan Kerja dan Pengangguran: 

BUMNag Pilar Utama Pemberdayaan Masyarakat dan Pembukaan Lapangan Kerja di Pasaman Barat

(Bagian 2 dari 3 tulisan)

MASALAH lapangan pekerjaan dan pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat merupakan isu krusial yang kerapkali menjadi sorotan dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Sayangnya, janji-janji kampanye yang menggembar-gemborkan program kebermanfaatan dan pemberdayaan seringkali terbukti hampa dan tidak menyentuh sasaran. Artikel ini akan menganalisis secara kritis visi misi dan program para calon kepala daerah dalam menyikapi permasalahan ini, dengan fokus pada beberapa isu kunci seperti ketidakjelasan program, oknum petugas yang tidak kompeten, serta kebingungan generasi muda dalam memilih jenjang pendidikan dan karier.

Pasaman Barat, seperti kabupaten lainnya di Indonesia, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, permasalahan lapangan kerja dan pengangguran masih menjadi tantangan serius. Tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi, menjadi indikator bahwa program-program yang telah dilaksanakan belum optimal.

Dalam setiap pemilihan kepala daerah, para calon selalu menyodorkan visi misi yang menjanjikan solusi atas permasalahan ini. Mereka berlomba-lomba menawarkan program-program yang inovatif dan berdampak. Namun, pada kenyataannya, banyak program tersebut yang hanya sebatas janji kampanye dan tidak terealisasi dengan baik.

Analisis Kritis terhadap Visi Misi Calon Kepala Daerah

• Program Kebermanfaatan dan Pemberdayaan yang Mengambang 

- Banyak program yang ditawarkan oleh para calon kepala daerah terkesan terlalu umum dan tidak spesifik. Program-program tersebut seringkali tidak dilengkapi dengan indikator keberhasilan yang jelas, sehingga sulit untuk diukur dampaknya.Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga menjadi kendala. Akibatnya, program-program tersebut tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak berkelanjutan.

• Oknum Petugas yang Tidak Terpercaya

o Keberadaan oknum petugas pendamping sosial yang tidak kompeten dan korup menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan program pemberdayaan. Oknum-oknum tersebut seringkali menyalahgunakan wewenang dan memanfaatkan program untuk kepentingan pribadi.

• Kebingungan Lulusan Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi

o Lulusan sekolah menengah seringkali kebingungan memilih jurusan kuliah yang tepat guna dan berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang akurat mengenai peluang kerja di masa depan.

o Lulusan perguruan tinggi juga menghadapi tantangan tersendiri dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi. Kurangnya kesesuaian antara kurikulum perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja menjadi salah satu penyebabnya.

• Tidak Ada Program Terpadu

o Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, dunia usaha, dan perguruan tinggi, menyebabkan tidak adanya program terpadu, sistemik, terarah, dan terpola untuk memberdayakan ekonomi menengah.

Untuk mengatasi permasalahan lapangan kerja dan pengangguran di Pasaman Barat, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain:

• Perencanaan Program yang Matang: Program-program yang dirancang harus berbasis data dan melibatkan partisipasi masyarakat. Indikator keberhasilan yang jelas harus ditetapkan sejak awal.

• Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Petugas pendamping sosial perlu diberikan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kompetensi dan integritas mereka.

• Sinkronisasi Kurikulum Pendidikan: Kurikulum pendidikan di semua jenjang perlu disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.

• Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah: Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan daya saing mereka.

• Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha: Pemerintah daerah perlu menjalin kerjasama yang lebih erat dengan dunia usaha untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat.

• Pemantauan dan Evaluasi: Pelaksanaan program perlu dilakukan secara berkala dan dievaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilannya.

Permasalahan lapangan kerja dan pengangguran di Pasaman Barat merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Para calon kepala daerah perlu menyusun program-program yang nyata dan dapat diukur dampaknya. Selain itu, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini.

Model Pelaksanaan Program Penanggulangan Pengangguran dan Peningkatan Lapangan Kerja di Pasaman Barat

1. Pemetaan dan Analisis Kebutuhan

• Invenarisasi potensi desa: Melakukan pemetaan potensi desa, termasuk potensi yang dapat dikelola oleh BumNag, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, atau produksi kerajinan.

2. Perencanaan Program yang Terpadu

• Penguatan BumNag: Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada BumNag agar dapat mengelola usaha secara profesional dan efisien.

• Kemitraan BumNag dengan UMKM: Memfasilitasi kemitraan antara BumNag dengan UMKM untuk meningkatkan skala produksi dan pemasaran.

3. Pelaksanaan Program

• Pengembangan UMKM:

o BumNag sebagai inkubator bisnis: Mengubah BumNag menjadi inkubator bisnis untuk menampung ide-ide kreatif masyarakat dan membinanya menjadi usaha yang mandiri.

o Kemitraan dengan BumNag: Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM untuk dapat bermitra dengan BumNag.

• Peningkatan infrastruktur:

o BumNag sebagai pengelola aset desa: Memberikan kepercayaan kepada BumNag untuk mengelola aset desa yang produktif, seperti tanah, bangunan, atau mesin, untuk menghasilkan pendapatan.

4. Pemantauan dan Evaluasi

• Evaluasi kinerja BumNag: Melakukan evaluasi kinerja BumNag secara berkala untuk mengukur kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat

• Pemberdayaan masyarakat: Memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan BumNag melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Contoh Program Konkret yang Melibatkan BumNag

• BumNag sebagai pengumpul dan pengolah hasil pertanian: BumNag dapat berperan sebagai penampung hasil pertanian dari petani, melakukan pengolahan sederhana, dan memasarkan produk-produk pertanian ke pasar yang lebih luas.

• BumNag sebagai pengelola objek wisata desa: BumNag dapat mengembangkan potensi wisata di desa, seperti wisata alam, budaya, atau kuliner, dan mengelola objek wisata tersebut.

• BumNag sebagai penyedia jasa layanan umum: BumNag dapat menyediakan jasa layanan umum seperti air bersih, listrik, atau transportasi.

Alasan Mengapa BumNag Penting

• Dekat dengan masyarakat: BumNag lebih memahami kebutuhan dan potensi masyarakat di tingkat desa.

• Meningkatkan partisipasi masyarakat: BumNag dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam pembangunan desa.

• Meningkatkan pendapatan desa: BumNag dapat menjadi sumber pendapatan asli desa yang berkelanjutan.

• Memperkuat ekonomi lokal: BumNag dapat memperkuat ekonomi lokal dengan mengembangkan usaha-usaha yang berbasis potensi lokal.

Tantangan dan Solusi

• Kurangnya kapasitas pengelola BumNag: Perlu dilakukan pelatihan yang intensif bagi pengurus BumNag.

• Keterbatasan modal: Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan modal kepada BumNag melalui berbagai skema pembiayaan.

• Kurangnya akses pasar: Pemerintah daerah perlu memfasilitasi akses pasar bagi produk-produk BumNag.

BumNag memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya penanggulangan pengangguran dan peningkatan lapangan kerja di tingkat desa. Dengan dukungan dan pembinaan yang tepat, BumNag dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar BumNag dapat berfungsi secara optimal, diperlukan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kabupaten Pasaman Barat, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan semangat masyarakat yang tinggi, tengah berupaya keras dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Salah satu kunci utama dalam upaya ini adalah penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BumNag). Dengan target mencapai lebih dari 90 BumNag pada tahun 2025, diharapkan BumNag dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa dan membuka lapangan kerja baru.

BumNag: Lebih dari Sekedar Usaha Desa

BumNag bukan sekadar usaha milik desa, melainkan juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan dan pengembangan usaha, BumNag dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan desa. Beberapa peran strategis BumNag dalam upaya penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan antara lain:

• Penyerapan Tenaga Kerja Lokal: BumNag dapat menyerap tenaga kerja lokal, terutama generasi muda, yang selama ini kesulitan mencari pekerjaan. Dengan demikian, angka pengangguran dapat ditekan dan pendapatan masyarakat dapat meningkat.

• Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): BumNag dapat menjadi inkubator bagi UMKM di desa. Melalui pendampingan, pembiayaan, dan pemasaran bersama, UMKM dapat berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

• Pemanfaatan Potensi Lokal: BumNag dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan budaya yang dimiliki desa. Misalnya, BumNag dapat mengelola wisata desa, mengolah hasil pertanian, atau mengembangkan produk kerajinan tangan.

• Meningkatkan Pendapatan Desa: Melalui berbagai usaha yang dikelola, BumNag dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

• Menjadi Pusat Ekonomi Desa: BumNag dapat menjadi pusat ekonomi desa yang menyediakan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Tantangan dan Solusi

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan BumNag di Pasaman Barat juga menghadapi beberapa tantangan, seperti:

• Kurangnya kapasitas pengelola: Tidak semua pengurus BumNag memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengelola usaha.

• Keterbatasan modal: Banyak BumNag yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya.

• Akses pasar yang terbatas: Produk-produk BumNag seringkali sulit menembus pasar yang lebih luas.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan beberapa solusi, antara lain:

• Peningkatan kapasitas pengelola BumNag: Melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.

• Pemberian akses permodalan: Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan modal melalui berbagai skema pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

• Pemasaran produk BumNag: Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pemasaran produk BumNag melalui pameran, e-commerce, atau kerjasama dengan pihak swasta.

• Kemitraan dengan berbagai pihak: BumNag perlu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memperkuat posisinya.

Kesimpulan

BumNag memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya penanggulangan pengangguran, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan desa di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, BumNag dapat tumbuh dan berkembang menjadi pilar utama perekonomian desa.

Saran

• Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung pengembangan BumNag, seperti memberikan insentif fiskal dan kemudahan perizinan.

• Perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam memberikan pendampingan akademik kepada BumNag.

• Masyarakat perlu terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengawasan BumNag.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, BumNag di Pasaman Barat dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

Kata Kunci: lapangan kerja, pengangguran, Pasaman Barat, visi misi, program pemberdayaan, pendidikan, dunia usaha.

Disclaimer: Artikel ini bersifat analitis dan didasarkan pada informasi yang tersedia di publik. Penulis tidak memiliki afiliasi dengan partai politik atau calon kepala daerah manapun.

*Denni Meilizon, Penulis dan Ketua Forum Pegiat Literasi Pasaman Barat