PMII dan IMM Gelar Aksi di DPRD Pasaman Barat, Soroti Hak Angket, Defisit APBD, dan Maraknya Tambang Ilegal

PMII dan IMM Gelar Aksi Simbolis di DPRD Pasaman Barat, Soroti Hak Angket, Defisit APBD, dan Maraknya Tambang Ilegal

Pasbar, kawalbangsa.com ----Pasaman Barat, 17 Januari 2025 - Dua organisasi mahasiswa, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), menggelar aksi simbolis di gedung DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan tuntutan terkait berbagai permasalahan serius yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah, termasuk desakan penggunaan hak angket oleh DPRD.

Dalam dokumen tuntutan yang disampaikan, PMII dan IMM mengkritisi sejumlah persoalan, di antaranya penghentian program Universal Health Coverage (UHC) oleh Bupati Pasaman Barat, maraknya aktivitas tambang ilegal yang tidak terkontrol, serta defisit anggaran APBD Pasaman Barat tahun 2024. Kedua organisasi ini mendesak DPRD untuk segera mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan permasalahan tersebut demi kepentingan masyarakat.

Berikut tiga poin utama tuntutan PMII dan IMM:

1. Mendesak DPRD Pasaman Barat untuk memberikan klarifikasi terkait penghentian program Universal Health Coverage (UHC) oleh Bupati Pasaman Barat yang dianggap merugikan masyarakat.

2. Menuntut DPRD Pasaman Barat untuk segera menindaklanjuti aktivitas tambang ilegal dengan menggandeng aparat penegak hukum demi menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya daerah.

3. Meminta DPRD Pasaman Barat untuk menggunakan hak angket guna menyelidiki defisit anggaran APBD tahun 2024 dan memastikan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Aksi ini menarik perhatian sejumlah anggota DPRD Pasaman Barat, termasuk Adriwilza, Yondrizal, dan Nefri. Ketiga anggota DPRD tersebut menandatangani dokumen tuntutan dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa.

PMII dan IMM menegaskan bahwa aksi simbolis ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Mereka berjanji untuk terus mengawal proses ini hingga tercapai solusi yang konkret atas berbagai persoalan yang disuarakan.

Aksi ini menjadi pengingat bahwa mahasiswa tetap memegang peranan penting sebagai pengontrol sosial dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Pasaman Barat. []

By, Indra Sakti